95% RTH di Medan Punah

(matanews.com)

SUWANDI & AGUS ZULHAMIDI

 

MEDAN – Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Namun, tata ruang yang ada tidak tertata lagi, karena minimnya ruang terbuka hijau (RTH).

Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) menilai, 95 persen RTH di kota Medan mulai punah. “Karena, banyaknya berdiri bangunan yang tidak mengacu kepada RUTR (rencana umum tata ruang) kota Medan,” ungkap direktur eksekutif LIPPSU, Azhari Sinik, kepada Waspada Online, pagi ini, menyikapi kondisi RTH kota Medan saat ini.

Azhari mengatakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah provinsi, kabupaten/kota harus memiliki 30 persen luas wilayah, 20 persen ruang terbuka publik dan 10 persen ruang terbuka privat. “Jadi, sebuah kota harus memiliki ruang terbuka hijau,” kata Azhari sembari menyebutkan, 20 persen ruang terbuka publik untuk lingkungan, kecamatan, kota serta kota hutan.

Sedangkan 10 persen ruang terbuka privat, kata Azhari, seperti hotel, plazah, pasar, supermarket, rumah sakit, dan perkantoran diatur dengan Amdal-nya. Sehingga tidak mudah terjadinya pencemaran lingkungan akibat populasi udara. Kota Medan, sebut Azhari, sebanyak 265 ribu hektar terdiri dari 21 kecamatan dan 151 kelurahan belum ada ruang terbuka hijau, baik ruang terbuka publik maupun ruang terbuka privat. Padahal undang-undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang telah mengamatkan pengaturan berbagai wilayah di tiap provinsi, kabupaten dan kota.

Sementara analis tata ruang kota Medan, Abdul Rahim, menambahkan berdasarkan UU No 26 tahun 2007 itu RTH harus 30 persen dari luas wilayah. Namun hal ini sama sekali tidak teralisasi di Medan. “RTH di Medan hanya tinggal 5 persen dari lahan yang seharusnya tersedia. Dan ini merupakan bukti jika Pemerintah Kota Medan tidak memiliki visi untuk merealisasikan RTH,” ungkap Rahim kepada Waspada Online.

Abdul Rahim mengharapkan, Pemko Medan harus segera merealisasikan RTH sesegera mungkin. Karena jika hal ini tidak segera dilakukan, nantinya akan berdampak pada kesejahteraan kota. “Pemerintah Kota harus segera menganggarkan dana dan daerah untuk memperluas RTH,” pungkasnya.

Source–>http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=149124:95-rth-di-medan-punah&catid=77:fokusutama&Itemid=131

Dari tetangga

Sekolah Berbasis Lingkungan: Pembelajaran dan Penyadaran terhadap Warga Sekolah

foto: harian global

Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Drs Hasan Basri MM menyatakan, sekolah tidak hanya berbasis informatika teknologi (IT), sains dan karakter tapi juga harus berbasis lingkungan.

“Sekolah berbasis lingkungan merupakan sekolah yang betul-betul memberi kenyamanan pada siswanya,” kata Hasan Basri pada sosialisasi sekolah berbasis lingkungan tingkat SD, SMP, SMA, SMK se-Kota Medan Tahun 2010 di aula SMP Negeri 1 Jalan Bunga Asoka Medan, Kamis (7/10).
Menurut Hasan, sekolah merupakan salah satu tempat yang dapat digunakan sarana sebagai pembelajaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup.

Menyikapi hal tersebut, jelas Hasan Basri, Kementerian Negara Lingkungan Hidup mencanangkan program Adiwiyata sebagai tindak lanjut dari MoU antara menteri negara lingkungan hidup dan menteri pendidikan nasional.

“Program Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga para guru dan murid dapat turut bertanggungjawab dalam upaya penyelamatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan,” papar Hasan Basri.

Dia berharap kepala sekolah bisa menciptakan dan menjaga sekolah yang memiliki lingkungan dan sanitasi bersih, sehat, nyaman serta rindang dengan pepohonannya.

Sedangkan syarat-syarat lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan nyaman menurut Hasan Basri harus memiliki lapangan bermain, pepohonan rindang, sistem sanitasi dan sumur resapan air, tempat pembuangan sampah dan lingkungan sekitar sekolah yang mendukung.

Hasan juga setuju dengan adanya Bank Sampah Sekolah yang bisa mendidik siswa agar tidak membuang sampah sembarangan dan bisa memanfaatkan sampah yang sudah dipilah untuk membuat prakarya sekolah.

Terkait dengan bank sampah sekolah itu, Disdik dan salah satu lembaga swadaya masyarakat seperti Waspada Green Club (WGC) akan menggelar pelatihan kepada siswa tentang menggunakan bank sampah, memilah dan menanam sampah anorganik untuk dimanfaatkan menjadi prakarya. Sedangkan sampah yang bisa ditanam akan diolah menjadi kompos.

Sosialisasi ini dihadiri Kabid Dikmenjur Disdik Medan Marasutan Siregar, pihak dari Dinas Kebersihan dan Dinas Pertamanan Kota Medan, sejumlah pengurus WGC dan sekira 300 guru peserta sosialisasi tersebut.

Ketua Bidang Konservasi WGC Hj Dewi Budiati Teruna Jasa Said mengatakan, sekolah merupakan tempat ideal lahirnya kader-kader lingkungan dan bisa menjadi tempat aktivitas masyarakat agar semakin sadar lingkungan dan memanfaatkan sampah menjadi barang bermanfaat.

Hj Dewi menuturkan, program yang ditawarkan WGC mendapat dukungan dari Dinas Pendidikan Kota Medan untuk memberi bekal pengetahuan kepada seluruh sekolah di Kota Medan dan siswanya agar bersama-sama menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau.

Program Green School diterapkan di tingkat SD, SMP dan SMA ini meliputi pelatihan keterampilan produk daur ulang, produk penyuluhan pilah dan tanam (pita) sampah, pembuatan kompos dan Bank Sampah Sekolah, penyuluhan dan pembuatan lubang resapan air dengan konsep lubang biobori maupun kombipor (kombinasi biopori), serta penghijauan sekolah maupun penanaman pohon.

Melalui Program Green School, siswa diajak menciptakan sekolah yang bersih dan hijau dengan mengelola sampah, termasuk membuat kompos. Bahkan membuat tugas aneka prakarya pun dilakukan dengan memanfaatkan bahan daur ulang yang diambil dari Bank Sampah Sekolah.

“Bank Sampah Sekolah dibuat agar sampah yang berserakan dapat dikumpulkan dan dipilah sehingga bisa dimanfaatkan sebagai bahan daur ulang untuk membuat prakarya sekolah,” kata Hj Dewi.

Sumber: Harian Global Medan

Program kerja dasar sekolah sehat

Health Education and Treatment

membekali siswa dengan pengetahuan, pemahaman, kemampuan dan perilaku yang baik untuk membuat suatu keputusan yang benar untuk kesehatan mereka. Sekolah juga mampu memberikan pelayanan

kesehatan sederhana kepada siswa dan guru melalui dokter sekolah. Sekolah juga diharuskan memiliki sistem rujukan yang baik.

Healthy Eating

dengan program ini diharapkan siswa memiliki pemahaman tentang pentingnya makanan dan minuman sehat serta memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk memilih makanan sehat setiap harinya. Makanan dan minuman yang sehat harus selalu tersedia di lingkungan sekolah.

Physical Activity

siswa mengerti bahwa dengan beraktivitas fisik dan berolahraga, mereka bisa menjadi lebih sehat. Sekolah memberikan kesempatan kepada siswa dan guru untuk selalu aktif dan produktif.

Emotional Health and Well Being

Membantu perkembangan kesehatan emosional siswa yang bisa membantu siswa untuk mengungkapkan perasaan mereka dan membangun rasa percaya diri, sehingga bisa meningkatkan ketahanan mental dan kapasitas pembelajaran mereka.

Safe and Healthy Environment

dengan menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, maka akan tercipta suasana belajar mengajar yang nyaman dan kondusif.

 

Sekolah Sehat dan Sekolah Sakit

Sekolah sebagai sebuah organisasi dituntut untuk dapat memecahkan: (1) masalah tentang bagaimana memperoleh sumber daya yang mencukupi dan dapat menyesuaikan dengan tuntutan lingkungannya, (2) masalah tentang upaya-upaya pencapaian tujuan pendidikan di sekolah, (3) masalah pemeliharaan solidaritas, dan (4) masalah upaya menciptakan dan mempertahankan keunikan nilai yang dkembangkan di sekolah.

Keempat hal di atas menjadi kerangka acuan dalam mengembangkan sekolah sehat. Sekolah sehat pada dasarnya merupakan bagian dari kajian tentang iklim sekolah atau budaya sekolah, yang di dalamnya membicarakan tentang kemampuan sekolah untuk mempertahankan kelangsungan hidup organisasi sekolah dan kemampuan sekolah dalam mengatasi berbagai tekanan eksternal yang dapat mengganggu terhadap pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Dalam bukunya yang berjudul Educational Administration, Wayne K. Hoy dan Cecil G. Miskel (2003) memaparkan tentang kriteria sekolah sehat, yang terbagi ke dalam tiga level dan tujuh dimensi, yang dijadikannya sebagai kerangka penyusunan Organizational Helath Inventory (OHI).

A. Level Lembaga,

Level lembaga merupakan level yang berkaitan dengan hubungan organisasi dengan lingkungannya. Hal ini penting untuk kepentingan legitimasi dan dukungan masyarakat terhadap sekolah.

1. Institutional Integrity

Institutional integrity merujuk kepada keutuhan segenap program pendidikan di sekolah. Sekolah tidak menjadi sasaran empuk dan mampu melindungi diri secara sukses dari berbagai serangan dan tekanan kekuatan eksternal yang merugikan.

B. Level Manajerial

Level manajerial merujuk kepada kegiatan untuk menjembatani dan mengendalikan usaha-usaha internal organisasi sekolah. Kepala sekolah merupakan petugas adminitratif yang utama di sekolah, yang harus dapat menemukan cara-cara terbaik untuk mengembangkan loyalitas, kepercayaan dan motivasi guru, serta dapat mengkoordinasikan setiap pekerjaan di sekolah.

2. Principal Influence

Principal influence merujuk kepada kemampuan kepala sekolah untuk mempengaruhi tindakan para atasan. Kepala sekolah dapat bertindak persuasif, bekerja secara efektif dengan atasan, dan menunjukkan kemandiriannya (independensi) dalam berfikir dan bertindak.

3. Consideration

Consideration merujuk pada perilaku kepala sekolah yang bersahabat, suportif, terbuka dan kolegial.

4. Initiating Structure

Initiating Structure merujuk pada perilaku kepala sekolah yang berorientasi pada tugas dan prestasi. Kepala sekolah memiliki sikap dan ekspektasi yang jelas tentang prosedur dan standar kinerja bawahannya (guru).

5. Resource Support

Resource Support merujuk pada ketersediaan bahan-bahan atau perlengkapan yang diperlukan dan digunakan untuk kepentingan pembelajaran di kelas secara memadai.

C. Level Teknis

Level teknis berkaitan dengan proses belajar mengajar dan tanggung jawab guru terhadap pendidikan siswa sebagai produk sekolah.

6. Morale

Morale merujuk pada rasa saling percaya, percaya diri, semangat, dan persahabatan yang diperlihatkan para guru dan Para guru memiliki kepekaan terhadap pencapaian prestasi kerjanya

7. Academic Emphasis

Academic Emphasis merujuk pada usaha sekolah untuk menekankan pencapaian prestasi, khususnya prestasi akademik para siswanya. Lingkungan pembelajaran ditata secara sungguh-sungguh. Guru-guru merasa yakin terhadap kemampuan siswanya untuk meraih prestasi, para siswa bekerja keras dan pemberiaan penghargaan kepada setiap orang yang mampu menunjukkan prestasi akademiknya.

Kebalikan dari sekolah sehat adalah sekolah tidak sehat, Fred C. Lunenburg dan Allan C. Ornstein (2004) menyebutnya sebagai ”Sekolah Sakit” Ciri-ciri sekolah yang tidak sehat atau sakit adalah :

Pada level lembaga, sekolah mudah diserang oleh kekuatan-kekuatan luar yang bersifat destruktif (merusak). Kepala sekolah, guru-guru dan staf tata usaha diberondong hal-hal yang tidak rasional oleh orang tua dan kelompok masyarakat tertentu dan sekolah tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi tekanan-tekanan tersebut.

Pada level manajerial, kepala sekolah tidak mampu menyediakan kepemimpinannya secara memadai, dalam arti kurang memberikan pengarahan, perhatian dan dukungan terhadap guru yang rendah, bekerja di bawah tekanan atasan.

Pada level teknis, moral atau semangat kerja guru sangat rendah, para guru kurang memperhatikan tentang pekerjannya. Mereka bertindak sendiri-sendiri, saling curiga, dan defensif (selalu mempertahankan atau membela diri). Dalam upaya mencapai keunggulan akademik sangat terbatas. Singkatnya, bahwa dalam sekolah sakit, setiap orang akan berfikir dan bertindak “bagaimana nanti”

DP:

Fred C. Lunenburg dan Allan C. Ornstein .2004. Educational Administration : Concepts and Practices. Singapore : Wadsworth.

Wayne K. Hoy dan Cecil G. Miskel. 2003. Educational Administration : Theory, Research and Practice, Singapore : McGrawHill

Sumber, http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/28/sekolah-sehat-dan-sekolah-sakit/


Penemu Lambang Garuda

SEPANJANG orang Indonesia, siapa tak kenal burung Garuda berkalung perisai yang merangkum lima sila (Pancasila). Tapi orang Indonesia mana sajakah yang tahu, siapa pembuat lambang negara itu dulu? Dia adalah Sultan Hamid II, yang terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, putra sulung Sultan Pontianak; Sultan Syarif Muhammad Alkadrie. Lahir di Pontianak tanggal 12 Juli 1913.

Dalam tubuhnya mengalir darah Indonesia, Arab –walau pernah diurus ibu asuh berkebangsaan Inggris. Istri beliau seorang perempuan Belanda yang kemudian melahirkan dua anak –keduanya sekarang di Negeri Belanda.

Syarif Abdul Hamid Alkadrie menempuh pendidikan ELS di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. HBS di Bandung satu tahun, THS Bandung tidak tamat, kemudian KMA di Breda, Negeri Belanda hingga tamat dan meraih pangkat letnan pada kesatuan tentara Hindia Belanda.

Ketika Jepang mengalahkan Belanda dan sekutunya, pada 10 Maret 1942, ia tertawan dan dibebaskan ketika Jepang menyerah kepada Sekutu dan mendapat kenaikan pangkat menjadi kolonel. Ketika ayahnya mangkat akibat agresi Jepang, pada 29 Oktober 1945 dia diangkat menjadi Sultan Pontianak menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hamid II. Dalam perjuangan federalisme, Sultan Hamid II memperoleh jabatan penting sebagai wakil Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) berdasarkan konstitusi RIS 1949 dan selalu turut dalam perundingan-perundingan Malino, Denpasar, BFO, BFC, IJC dan KMB di Indonesia dan Belanda. Sultan Hamid II kemudian memperoleh jabatan Ajudant in Buitenfgewone Dienst bij HN Koningin der Nederlanden, yakni sebuah pangkat tertinggi sebagai asisten ratu Kerajaan Belanda dan orang Indonesia pertama yang memperoleh pangkat tertinggi dalam kemiliteran. Pada 21-22 Desember 1949, beberapa hari setelah diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio, Westerling yang telah melakukan makar di Tanah Air menawarkan “over commando” kepadanya, namun dia menolak tegas. Karena tahu Westerling adalah gembong APRA.

Selanjutnya dia berangkat ke Negeri Belanda, dan pada 2 Januari 1950, sepulangnya dari Negeri Kincir itu dia merasa kecewa atas pengiriman pasukan TNI ke Kalbar – karena tidak mengikutsertakan anak buahnya dari KNIL. Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi peristiwa yang menggegerkan; Westerling menyerbu Bandung pada 23 Januari 1950. Sultan Hamid II tidak setuju dengan tindakan anak buahnya itu, Westerling sempat di marah. Sewaktu Republik Indonesia Serikat dibentuk, dia diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio dan selama jabatan menteri negara itu ditugaskan Presiden Soekarno merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara. Dari transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Masagung (1974) sewaktu penyerahan file dokumen proses perancangan lambang negara, disebutkan “ide perisai Pancasila” muncul saat Sultan Hamid II sedang merancang lambang negara.

Dia teringat ucapan Presiden Soekarno, bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, di mana sila-sila dari dasar negara, yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis M Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M A Pellaupessy, Moh Natsir, dan RM Ng Purbatjaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku “Bung Hatta Menjawab” untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR RIS adalah rancangan Sultan Hamid II.

Karya M Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari dan menampakkan pengaruh Jepang. Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Terjadi kesepakatan mereka bertiga, mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan final lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan, karena adanya keberatan terhadap gambar burung garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis.

Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali-Garuda Pancasila. Disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Moh Hatta sebagai perdana menteri. AG Pringgodigdo dalam bukunya “Sekitar Pancasila” terbitan Dep Hankam, Pusat Sejarah ABRI menyebutkan, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS. Ketika itu gambar bentuk kepala Rajawali Garuda Pancasila masih “gundul” dan “tidak berjambul” seperti bentuk sekarang ini. Inilah karya kebangsaan anak-anak negeri yang diramu dari berbagai aspirasi dan kemudian dirancang oleh seorang anak bangsa, Sultan Hamid II Menteri Negara RIS.

Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950. Penyempurnaan kembali lambang negara itu terus diupayakan. Kepala burung Rajawali Garuda Pancasila yang “gundul” menjadi “berjambul” dilakukan. Bentuk cakar kaki yang mencengkram pita dari semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan juga diperbaiki, atas masukan Presiden Soekarno. Tanggal 20 Maret 1950, bentuk final gambar lambang negara yang telah diperbaiki mendapat disposisi Presiden Soekarno, yang kemudian memerintahkan pelukis istana, Dullah, untuk melukis kembali rancangan tersebut sesuai bentuk final rancangan Menteri Negara RIS Sultan Hamid II yang dipergunakan secara resmi sampai saat ini.

Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara di mana lukisan otentiknya diserahkan kepada H Masagung, Yayasan Idayu Jakarta pada 18 Juli 1974 Rancangan terakhir inilah yang menjadi lampiran resmi PP No 66 Tahun 1951 berdasarkan pasal 2 Jo Pasal 6 PP No 66 Tahun 1951. Sedangkan Lambang Negara yang ada disposisi Presiden Soekarno dan foto gambar lambang negara yang diserahkan ke Presiden Soekarno pada awal Februari 1950 masih tetap disimpan oleh Kraton Kadriyah Pontianak. Sultan Hamid II wafat pada 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman Keluarga Kesultanan Pontianak di Batulayang.

Turiman SH M.Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang mengangkat sejarah hukum lambang negara RI sebagai tesis demi meraih gelar Magister Hukum di Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa hasil penelitiannya tersebut bisa membuktikan bahwa Sultan Hamid II adalah perancang lambang negara. “Satu tahun yang melelahkan untuk mengumpulkan semua data. Dari tahun 1998-1999,” akunya. Yayasan Idayu Jakarta, Yayasan Masagung Jakarta, Badan Arsip Nasional, Pusat Sejarah ABRI dan tidak ketinggalan Keluarga Istana Kadariah Pontianak, merupakan tempat-tempat yang paling sering disinggahinya untuk mengumpulkan bahan penulisan tesis yang diberi judul Sejarah Hukum Lambang Negara RI (Suatu Analisis Yuridis Normatif Tentang Pengaturan Lambang Negara dalam Peraturan Perundang-undangan). Di hadapan dewan penguji, Prof Dr M Dimyati Hartono SH dan Prof Dr H Azhary SH dia berhasil mempertahankan tesisnya itu pada hari Rabu 11 Agustus 1999. “Secara hukum, saya bisa membuktikan. Mulai dari sketsa awal hingga sketsa akhir. Garuda Pancasila adalah rancangan Sultan Hamid II,” katanya pasti. Besar harapan masyarakat Kal-Bar dan bangsa Indonesia kepada Presiden RI SBY untuk memperjuangkan karya anak bangsa tersebut, demi pengakuan sejarah, sebagaimana janji beliau ketika berkunjung ke Kal-Bar dihadapan tokoh masyarakat, pemerintah daerah dan anggota DPRD Provinsi Kal-Bar.**

Sultan Hamid II Pencipta Burung Garuda
Syarif Abdul Hamid Alkadrie yang bergelar Sultan Hamid Alkadrie II dan Sultan ke 8 Pontianak, Kalbar ini adalah pencipta Burung Garuda. Sultan Hamid juga orang Indonesia pertama yang berpangkat tertinggi di dunia militer.

Pontianak: Nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie memang kurang dikenal di Tanah Air. Padahal, tokoh nasional dari Pontianak, Kalimantan Barat ini adalah pencipta lambang negara Indonesia, Burung Garuda.

Selain pencipta lambang negara, Syarif yang bergelar Sultan Hamid Alkadrie II dan Sultan ke 8 Pontianak ini juga adalah orang Indonesia pertama yang berpangkat tertinggi di dunia militer, yaitu mayor jendral.

Sultan Hamid membuat lambang negara berdasarkan penugasan Presiden Sukarno pada 1950. Saat itu dia menjabat menteri tanpa porto folio. Rekannya, Muhammad Yamin sebenarnya juga membuat rancangan lambang negara, Namun, Sukarno akhirnya memilih rancangan Sultan Hamid. Setelah disempurnakan, gambar Burung Garuda diresmikan Sukarno sebagai lambang negara pada 10 Februari 1950.

Salinan sketsa Burung Garuda yang tersimpan di Keraton Kadriah, Pontianak ini menunjukkan proses pembuatan lambang negara sangat rumit hingga harus diubah berkali-kali.

Sumber, http://www.sman1-prob.sch.id/index.php?option=com_content&view=article&id=105:taukah-kalian-penemu-lambang-garuda&catid=39:artikel&Itemid=65

 

Standard Sekolah Sehat di Indonesia

Tanya :

Assalamu’alaikum wr wb.

Pak dokter, saya seringkali mendengar adanya bahwa sekolah A dan B adalah sekolah sehat/ healthy school. Apakah yang sebenarnya disebut dengan sekolah sehat tersebut dan apakah kriterianya? Apakah dengan adanya dokter di suatu sekolah,sekolah tersebut bisa disebut sekolah sehat?

Terimakasih atas penjelasannya.

(Ny Ranti, Malang)

Jawab:

Wa’alaikumussalam wr wb.

Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan anda memang sangat penting untuk diketahui, mengingat sekarang ini banyak sekolah yang mengaku sekolah sehat, namun belum tentu sekolah tersebut memenuhi kriteria sekolah sehat. Sekolah sehat adalah sekolah yang berhasil membantu siswa untuk berprestasi secara maksimal dengan mengedepankan aspek kesehatan. Sekolah sehat selalu membangun kesehatan siswa baik jasmani maupun rohani, melalui pemahaman, kemampuan dan tingkah laku, sehingga siswa bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk kesehatan mereka secara mandiri. Sekolah sehat menyadari sangat pentingnya kesehatan siswa dalam membantu mereka mencapai prestasi maksimal dan untuk meningkatkan standar kehidupan mereka.

Saat ini di Eropa khususnya Inggris sedang digalakkan yaitu pada tahun 2009 seluruh sekolah di Inggris mencapai kriteria sekolah sehat. Pada dasarnya sekolah sehat adalah sekolah yang menyadari pentingnya pembangunan kesehatan di bidang promotif dan preventif, bukan hanya di bidang kuratif. Jadi adanya dokter di sekolah tidaklah menjamin bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah sehat. Apalagi jika dokter di sekolah tersebut hanya datang seminggu sekali, atau sebulan sekali. Artinya pendekatan yang digunakan oleh dokter tersebut adalah hanya pendekatan kuratif dan rehabilitatif.

Sekolah sehat mengedepankan pencegahan dan promosi kesehatan sehingga lebih utama mencegah sakit daripada menunggu sakit. Sehat itu sendiri mencakup 5 aspek yaitu sehat secara fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Untuk itu, disusun kriteria utama dari sekolah sehat yaitu adanya program pendidikan dan pelayanan kesehatan (health education and treatment), makanan sehat (healthy eating), pendidikan olahraga (physical activity), pendidikan mental (emotional health and well being) serta program lingkungan sekolah sehat dan aman (safe and healthy environment). Jika suatu sekolah telah melaksanakan 5 kriteria sekolah sehat tersebut di atas secara integratif dan berkesinambungan maka bisa dikatakan bahwa sekolah tersebut memenuhi standar sekolah sehat secara internasional. Tentunya program-program secara terinci tentang 5 kriteria tersebut tidak mungkin kami uraikan disini karena terlalu panjang, dan akan kami bahas pada pertemuan selanjutnya.

Dokter tidak harus menangani secara keseluruhan semua proses kelangsungan sekolah sehat tersebut. Penanganan secara integratif yang melibatkan semua komponen sekolah memang mutlak harus dilaksanakan pada suatu sekolah sehat. Guru kelas sebagai ujung tombak pelaksanaan sekolah sehat, karena mereka berinteraksi langsung dengan siswa. Kantin sekolah, psikolog, perawat sekolah, guru olahraga, TU sampai dengan cleaning service berperan aktif secara kontinyu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Intinya bahwa sekolah sehat tidak melulu pendidikan kesehatan yang formal, namun lebih kepada suatu sistem untuk menciptakan suatu budaya yang sehat, yang bisa diaplikasikan oleh seluruh komponen sekolah, yang nantinya akan juga bisa berimbas pada lingkungan orang tua siswa dan masyarakat.

Di Indonesia, konsep sekolah sehat disederhanakan dan diringkas menjadi Trias UKS yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan lingkungan sekolah sehat. Program UKS dan sekolah sehat adalah suatu program yang saling melengkapi dan. Sebaiknya pembangunan kesehatan di sekolah lebih mengedepankan aspek promotif-preventif daripada kuratif, dan hasil dari program ini akan menjadi bekal anak-anak dalam membangun kesehatan dirinya, keluarga, masyarakat, dan negara baik sekarang maupun di masa depan nanti.

Demikian penjelasan saya, semoga bisa bermanfaat.

Wassalamu’alaikum wr wb.

Sumber, http://healthyschool.wordpress.com/standard-sekolah-sehat-di-indonesia/

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.